Mengkaji Ulang Akuntabilitas Media

Keberadaan media sebagai sebuah entitas, perusahaan, dan lembaga tidak akan pernah lepas dari urusan akuntabilitas. Secara sederhana, akuntabilitas bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban. 

Namun penjabaran dari akuntabilitas media itu sendiri menjadi kajian yang agak rumit ketika media harus dihadapkan pada aspek demokratisasi, hak publik, peraturan hukum yang berlaku di suatu negara, kode etik profesional, serta kepentingan pasar. Dari sinilah muncul pertanyaan, kepada siapa media harus bertanggungjawab atas segala aktivitas pemberitaannya?

Dalam mengkaji akuntabilitas media ini, McQuail mengajukan empat kerangka yang bisa dijadikan pijakan berpikir bagi para pengelola media massa. Pertama, the frame of law and regulation. Kedua, the market frame. Ketiga, the frame of public responsibility. Keempat, the frame of profesional responsibility.

Pada kerangka pertama, yakni hukum dan regulasi, keberadaan perusahaan media baik cetak maupun elektronik diatur secara pasti oleh produk hukum yang berlaku di suatu negara. Adanya kepastian hukum inilah yang menjadikan media bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan memudahkan media ketika menghadapi gugatan dari pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas atau dirugikan oleh pemberitaan media bersangkutan. 

Kepastian hukum juga menjamin adanya kontrol terhadap media sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, adanya hukum yang jelas juga bisa membatasi serta menghindari penyimpangan kebebasan. Namun perlu diingat juga, penerapan kerangka hukum dan regulasi ini juga mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud antara lain:

1. Penerapan kerangka hukum dan regulasi ini rentan memicu konflik kepentingan antara keinginan menjaga kebebasan berekspresi dengan akuntabilitas media itu sendiri. Tak hanya itu, para pengelola media juga khawatir adanya sanksi yang bisa saja diberlakukan secara bersamaan dengan sensor internal meskipun hal tersebut tidak dibenarkan. 
2. Pendekatan ini pada umumnya menguntungkan pihak penguasa dan pemodal
3. Lebih mudah diterapkan dalam struktur daripada dalam content ketika definisi sulit dibentuk dan munculnya kebebasan berekspresi. 
4. Hukum dan regulasi selalu sulit untuk ditegakkan, sulit diprediksi efek jangka panjangnya serta sulit diubah jika hukum yang berlaku dianggap sudah usang.

Pendekatan dengan kerangka pasar secara tegas menjelaskan bahwa media bekerja atas dasar hukum permintaan dan persediaan. Apa yang diminta oleh pasar atau publik, maka itulah yang sebaiknya disajikan oleh media. 

Dalam hal ini, media punya ruang kebebasan untuk menafsirkan keinginan dan kepentingan publik. Untuk itulah media dituntut makin peka dan kreatif dalam menangkap tren atau perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. 

Namun, upaya menguji akuntabilitas media dari sisi kerangka pasar ini juga mengandung kendala. Pertama, media mempunyai otoritas melakukan sistem regulasi sendiri, yang sangat memungkinkan terjadinya komersialisasi media atas nama kepentingan publk. Kedua, media berpotensi melakukan monopoli pasar terlebih bagi media yang memiliki kekuasan dan dukungan finansial yang kuat.

Upaya mengukur akuntabilitas media dengan kerangka pertanggungjawaban publik bisa dimulai dari pemahaman apa fungsi media terhadap publik. Sebagai intitusi sosial, media harus mampu menjaga hubungan langsung dengan publik. Di sini, media berperan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat. 

Organisasi media juga menjadi institusi sosial tempat bertemunya berbagai komitmen profesional untuk mencapai tujuan bersama perusahaan yakni meraup keuntungan dalam bisnis media. Bila akuntabilitas media diukur dengan kerangka ini, maka keunggulannya berupa adanya kesempatan yang diberikan kepada publik untuk menyuarakan aspirasi secara langsung sehingga publikasi akan lebih demokratis dan obyektif. 

Publik bisa menyampaikan opininya ataupun menyampaikan klaim atas kasus tertentu. Namun kendalanya justru muncul pada saat sejumlah media lebih mengutamakan kebebasan berpendapat melalui media sehingga tidak bersedia bertanggung jawab atas apa yang telah diberitakannya.

Dalam kerangka tanggung jawab profesional, media berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai standards of good performance dan code of conducts serta code of ethics. Standar kinerja, standar perilaku dan standar etika ini biasanya ditetapkan oleh mereka sendiri, di dalam isntitusinya masing-masing, dan bisa pula berasal dari pihak-pihak lain seperti peraturan perundang-undangan, pemerintah dan institusi publik lain. 

Standar tersebut termasuk prosedur untuk mendengarkan dan menilai sebuah tuntutan dan keluhan terhadap suatu kegiatan atau publikasi media. Standar ini umumnya berurusan dengan potensi kerugian atau bahaya yang muncul dari aktivitas media terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. 

Profesionalisme dalam media seringkali didukung oleh pemerintah, lembaga publik lain melalui pengembangan pendidikan/pelatihan bagi pekerja media. Adapun kendalanya, profesionalisme sulit berkembang karena pada umumnya pekerja media mempunyai sedikit otonomi dalam manajemen media. 

Pengambilan kebijakan publikasi media secara signifikan masih belum bisa dipengaruhi oleh profesionalisme, tetapi lebih didominasi oleh pemilik media. Artinya, kemauan pemilik media acapkali menggerus aspek profesionalisme yang harus dimiliki oleh para pekerja dan pengelola media massa.

Akuntabilitas Media di Indonesia
Mengacu pada pemaparan di atas, akuntabilitas media massa di Indonesia bisa dinilai dari empat kerangka yang dikemukakan oleh McQuail. Namun keempatnya, kerangka tanggung jawab profesional perlu lebih ditekankan kepada para pekerja dan pengelola media massa di Indonesia. Dalam ilustrasi sederhana, menurut penulis, kerangka tanggung jawab profesional berada pada bagian pertama yang harus dipahami oleh seluruh pekerja media.

Secara ringkas, setiap pengelola media dan pekerja media harus paham dulu apa itu tanggung jawab profesional yang diikuti dengan pemahaman terhadap hukum dan regulasi, tanggung jawab terhadap publik dan baru kemudian memahami apa maunya pasar.

Tanggung jawab profesional memiliki peran sangat vital dalam menentukan kualitas sajian media massa. Rendahnya pemahaman terhadap tanggung jawab profesional secara langsung akan mengurangi kualitas sajian media yang dihasilkan oleh pekerja dan pengelola media. 

Namun dengan adanya tanggung jawab profesional ini, maka pekerja media serta pengelola dituntut memberikan yang terbaik kepada publik sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan bersama. Salah satu acuan yang bisa dijadikan landasan dalam menerapkan kerangka tanggung jawab profesional ini adalah kepatuhan terhadap kode etik.

Bagi para pengelola media yang memiliki bagian pemberitaan, unsur tanggung jawab profesional bisa dimulai dari standisasi terhadap awak media. Hal ini sejalan dengan adanya sorotan terhadap kualitas awak media. 

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat I Gusti Putu Artha pernah mengatakan, banyak wartawan, asisten redaktur, redaktur, redaktur pelaksana hingga pemimpin redaksi yang kurang, bahkan tidak memahami permasalahan serta perkembangan lapangan seputar banyak bidang. Utamanya bidang politik. Untuk itulah calon awak media perlu menjalani sertifikasi. Perusahaan media (pers) juga perlu diakreditasi.

Sertifikasi bagi pekerja media untuk saat ini boleh dibilang mengada-ada. Padahal, jika hal itu dilakukan maka kualitas wartawan yang dipekerjakan oleh media juga makin meningkat. Setelah adanya sertifikasi, para pekerja pers yakni para wartawan, jurnalis, reporter, kameramen, koresponden, dan kontributor, juga harus patuh kode etik jurnalistik. Ini penting agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan bisa saja dilakukan oleh pekerja media pada saat menjalankan tugasnya di lapangan.

Namun, kondisi ideal di atas tidak akan terwujud jika para pengelola media atau pemilik media tidak memahami peran dan fungsi media itu sendiri sebagai lembaga sosial. Bisnis media adalah bisnis yang berbeda dibandingkan bisnis lainnya. Karena itulah, pengelolaannya tidak semata-mata mencari profit atau keuntungan. 

Para pemilik modal di bidang media juga harus memahami tanggung jawab dan peran yang diemban oleh media massa yang dibuatnya. Pemahaman itu perlu ditanamkan mengingat setiap apa yang dipublikasikan media akan dilihat, didengar, dan dibaca oleh publik. Artinya, akan ada dampak dari setiap publikasi media.